92

Ratusan mahasiswa Akademi Keperawatan Kota Tegal, Jawa Tengah, senin (27/2) malam, menyandera Walikota Tegal, Siti Masitha Suparno, saat hendak keluar dari kampus. Mahasiswa menghadang mobil Dinas Walikota dan mobil pengawal Satpol PP. Mereka kecewa dengan sikap Walikota yang akan menutup kampusnya. Mahasiswa tetap bertahan menghadang mobil Walikota, hingga Walikota membuat keputusan untuk tidak menutup kampusnya. Polisi yang hendak mengamankan Walikota sempat dihalangi masuk oleh Mahasiswa. Keduanya bahkan sempat bersitegang dan terlibat aksi saling dorong.

Sementara itu, ketua DPRD Kota Tegal, Edi Suripno, yang hendak menemui Walikota yang berada di dalam mobil kesal karena dihalangi sejumlah Polisi dan anggota Satpol PP. Polisi tidak menginjikan  Walikota keluar dari mobil demi alasan keamanan. Setelah bernegosiasi, ketua DPRD berhasil menemui Walikota di dalam mobil. Namun, saat dimintai keterangan, Walikota justru membantah akan menutup AKPER Kota  Tegal. Padahal, dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan AKPER, Walikota memilih akan menutup kampus tersebut. Ketua DPRD menuding Walikota Tegal telah berbohong dan telah bertindak sewenang-wenang.

Sebelumnya, Walikota Tegal  melakukan audiensi dengan ratusan  dosen dan pimpinan kampus, untuk membahas kelanjutan AKPER. Pasalnya, sesuai  surat edaran kemendagri 17 februari lalu, bahwa penyelenggaraan Pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Sehingga, penyelenggaraan Pendidikan Diploma Kesehatan milik Pemerintah Daerah harus dialihkan ke Pemerintah Pusat. KEMENDAGRI memberikan empat opsi peralihan perguruan tinggi milik Pemkab atau Pemkot. Yakni  bergabung dengan Kemenristek Dikti, Kemenkes, membentuk unit pelaksana teknis daerah, atau menutup perguruan tinggi tersebut.

Aksi mahasiswa menghadang mobil dinas Walikota ini, berhasil diredam saat seorang dosen berjanji akan memperjuangkan nasib ratusan mahasiswa. Mobil dinas Walikota dan rombongan akhirnya berhasil keluar dari kampus dengan pengamanan ketat polisi  setelah tertahan selama tiga jam. Hingga Walikota meninggalkan kampus, belum ada keputusan resmi  dari Pemkot terkait opsi akan bergabung atau menutup kampus tersebut.

(Agus Supramono)